Karama.id – Palu, Pemerintah Kota (Pemkot) Palu memperkuat koordinasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk mendorong percepatan program pembangunan dan memastikan pengelolaan anggaran memberikan manfaat bagi masyarakat.
Hal itu dibahas dalam audiensi Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhidin, S.E., M.A.P. bersama Kepala Kanwil DJPb Sulteng Evy Mulyani di ruang kerja Wakil Wali Kota Palu, Senin (5/10/2026).
Pertemuan tersebut menjadi silaturahmi perdana Evy Mulyani setelah mendapat amanah sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tengah. Sejumlah agenda strategis turut dibahas, terutama terkait penguatan koordinasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan program pemerintah.
Evy mengatakan hubungan kerja antara Kanwil DJPb Sulteng dan Pemkot Palu selama ini telah berjalan dengan baik. Namun, sejumlah program prioritas masih perlu dipercepat agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.
“Program sudah banyak yang bersinergi. Tentu ada beberapa prioritas yang perlu kita percepat. Yang utama adalah bagaimana seluruh program tersebut memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Palu,” ujar Evy.
Ia menegaskan Kanwil DJPb Sulteng siap mendukung agenda prioritas Pemkot Palu, termasuk melalui komunikasi yang lebih intensif dan pendampingan dalam pelaksanaan program pembangunan.
“Beberapa percepatan tentunya seiring dengan arahan Pak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota. Berbagai agenda besar yang tadi disampaikan Ibu Wakil Wali Kota akan kami dukung,” ungkapnya.
Wawali Palu Sampaikan LKPJ Wali Kota 2025 di DPRD, Fokus Pemulihan Ekonomi dan Kesejahteraan
Selain koordinasi program, Evy menyoroti pentingnya pemanfaatan data fiskal dalam pengambilan kebijakan. Kanwil DJPb Sulteng berencana menyiapkan dashboard fiskal yang dapat digunakan sebagai early warning system untuk memantau perkembangan pelaksanaan anggaran dan mengidentifikasi hal-hal yang membutuhkan tindak lanjut.
“Dari sisi fiskal, kami ingin menyiapkan dashboard fiskal yang dapat menjadi early warning system. Dengan begitu, kita bisa memastikan anggaran APBN maupun APBD benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat,” jelasnya.
Evy juga mengingatkan waktu pelaksanaan tahun anggaran 2026 semakin terbatas. Karena itu, program yang telah direncanakan dan disepakati perlu terus didorong agar dapat direalisasikan secara maksimal hingga akhir tahun.
“Kita pastikan seluruh hal yang sudah disepakati dan sinergi yang selama ini berjalan baik dapat terealisasi, khususnya di penghujung tahun 2026. Kita hanya memiliki waktu sekitar tiga bulan, sehingga di sisa waktu ini kita harus benar-benar mengupayakan yang terbaik bagi Kota Palu melalui kerja sama yang kuat,” pungkasnya. *
